5. Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas tersebut, pemerintah menargetkan indikator makro 2026 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,94 persen, inflasi 1–2 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,60 persen, tingkat kemiskinan 3,67 persen, rasio gini 0,3 persen, serta IPM 81,62 persen.

Pendapatan daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp647,41 miliar, terdiri dari PAD Rp152,42 miliar dan pendapatan transfer Rp494,98 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan Rp697,93 miliar dengan alokasi untuk belanja pegawai, pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.

Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya persiapan menghadapi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai berlaku penuh pada 2027. Regulasi tersebut mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur publik minimal 40 persen.

“Tahun 2026 menjadi masa krusial untuk menata kebijakan belanja. Kita harus disiplin dan mengambil langkah strategis agar tidak terkena sanksi,” ujarnya.

Elzadaswarman berharap DPRD dapat membahas dan menyepakati rancangan KUA-PPAS APBD 2026 bersama pemerintah daerah sehingga dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026.

“Kerja sama pemerintah daerah dan DPRD sangat menentukan keberhasilan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkasnya.

(MC)